LSM dalam mengembangkan koperasi, secara sederhana, bisa dikemukakan dengan ilustrasi di bawah ini. Koperasi sebagai wahana untuk menuju masyarakat adil dan makmur dianalogikan sebagai kereta api dari Yogyakarta yang menuju Jakarta.

Anggota koperasi dianalogikan sebagai penumpang keretaapi. Peraturan-peraturan mengenai koperasi diumpamakan sebagai peraturan-peraturan perkeretaapian, seperti penumpang harus membeli karcis terlebih dahulu, datang pada waktunya, atau keretaapi akan berhenti di stasiun-stasiun yang sudah ditentukan. Masalahnya adalah, penduduk perdesaan yang akan menumpang kereta itu berada jauh dari Stasiun Tugu di Yogyakarta.

Mereka tidak paham mengenai peraturan-peraturan itu. Jarak antara Desa Kretek, Kabupaten Bantul, menuju Stasiun Tugu, misalnya, jauh lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara Stasiun Tugu dan Stasiun Gambir, Jakarta. Tetapi masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk Desa Kretek untuk mencapai Stasiun Tugu jauh lebih besar, sehingga memakan waktu yang lebih lama ketimbang pergi dari Yogyakarta menuju Stasiun Gambir. Demikian halnya dengan proses pengembangan koperasi.

Membimbing para petani kecil untuk menjadi anggota koperasi yang baik memerlukan banyak waktu dan tenaga dibandingkan bila kita membina anggota yang sudah maju. Karena kekuatan koperasi sangat ditentukan oleh dukungan, partisipasi, serta kerelaan berkorban dari kelompok-kelompok dasar, maka diperlukan dukungan yang lebih intensif bagi kelompok-kelompok dasar tersebut. Pada titik inilah LSM bisa berperan lebih efektif. Sebab, LSM mampu bekerja secara fleksibel dan tidak terikat oleh birokrasi yang rumit sebagaimana birokrasi pemerintah. Selain itu, mereka juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi.

Cara kerja yang berdasarkan dedikasi ini menyebabkan mereka tidak perlu terikat pada jam kerja, sehingga memungkinkan bertemu dan mendampingi kelompok-kelompok tani yang berkumpul di malam hari. Sifat dan cara kerja LSM tersebut menyebabkan keberadaan mereka lebih diterima oleh kelompok-kelompok dasar. Kelompok-kelompok dasar ini oleh Tjondronegoro (1977) disebut sodality. Mereka berada dalam lingkup perdukuhan (di bawah desa) dengan membawa watak-watak demokratis yang coba kita kembangkan kembali.

Mereka merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam pembangunan. Adapun ciri-ciri kelompok dasar, misalnya, berorientasi pada kebutuhan, timbul karena tradisi turun-temurun, serta berpegang pada norma-norma yang dimiliki secara turun-temurun pula. Kelompok-kelompok dasar ini memiliki potensi untuk hidup dan telah terbukti mampu mempertahankan hidupnya secara mandiri. Sementara itu. koperasi adalah institusi baru yang lebih moderen dengan ciri-ciri berorientasi pada kebutuhan, muncul karena digagas dan diwujudkan, merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, diikuti oleh anggota yang setia dan terikat pada tujuan, pengakuannya secara resmi, dan pen gawasannya diatur oleh peraturan.

Untuk menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok dasar dengan koperasi yang bekerja dengan prinsip-prinsip organisasi modern, LSM bisa memberikan sumbangan berupa:

Pertama, motivasi dan promosi ke arah terwujudnya cara kerja yang kooperatif dari kelompok dasar. Untuk tujuan ini usaha-usaha yang bisa dilakukan, menurut Koentjaraningrat (1971), yakni dengan mengembangkan:

a). kesadaran akan pentingnya kualitas dalam berkarya, yang berdasarkan konsep bahwa manusia bekerja untuk menghasilkan ebih banyak lagi karya;

b). keinginan untuk menabung yang berdasarkan orientasi waktu ke masa depan;

c). disiplin sebagai perwujudan dari rasa tanggungjawab, yang juga disadari bila tidak ada pengawasan dari atas.

Kedua, pendidikan, terutama pendidikan non-formal mengenai ketrampilan teknis, kewiraswastaan, dan kepemimpinan.

Ketiga, penelitian untuk kelayakan usaha serta konsultasi usaha-usaha yang produktif.

Keempat, memberikan saran-saran kepada pemerintah tentang kebijakan-kebijakan yang tepat untuk pengembangan koperasi.

Judul buku: Pemberdayaan Orang Miskin, Penulis: Bambang Ismawan, Hal: 101-103.