Tugas Pemerintah dalam membangun dan mengembangkan koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah untuk mewujudkan koperasi yang dikelola secara profesional dengan menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas yang dapat diakui, diterima dan dipercaya, baik oleh anggota pada khususnya maupun oleh masyarakat luas pada umumnya.

Salah satu indikator terlaksananya penerapan prinsip tersebut adalah melalui penyelenggaraan akuntansi secara benar dan tertib. Oleh karena koperasi memiliki identitas, maka penerapan akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan akuntansi dan laporan keuangan badan usaha lain pada umumnya.

Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya, yang berisi praktek penerapan akuntansi pada koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada laporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standard atau IFRS).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PPSAK 8) atas pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai Akuntansi Koperasi.

Standar Akuntansi keuangan yang mengacu pada IFRS dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK Umum). Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan.

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah untuk menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga membantu mempercepat pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun untuk tujuan–tujuan lain.

Sasaran

Sasaran Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah untuk:

  1. Memberikan infomasi keuangan yang membantu para laporan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan investasi pada koperasi;
  2. Memberikan informasi mengenai perubahan aset, kewajiban dan ekuitas koperasi secara nyata;
  3. Memberikan informasi bahwa pengelolaan usaha koperasi sesuai dengan tata nilai, jatidiri koperasi;
  4. Mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

Ruang Lingkup

Pedoman umum akuntansi koperasi ini mengatur informasi keuangan koperasi yang disajikan dalam neraca, perhitungan hasil usaha, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas.

Pengertian Umum

Pengertian umum dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

  1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  2. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
  3. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
  4. Pedoman Umum Akuntansi Koperasi adalah petunjuk yang memberikan arahan untuk penyusunan akuntansi koperasi yang mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan anggota dan non anggota dan/atau koperasi.
  5. Akuntansi Koperasi adalah sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi.
  6. Pelayanan Kepada Anggota adalah transaksi koperasi dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan barang/jasa.
  7. Penjualan Kepada Non Anggota adalah transaksi koperasi dengan non anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang/jasa.
  8. Harga Pokok Penjualan adalah pengorbanan ekonomis atau harga perolehan barang/jasa (harga beli) yang diperlukan koperasi untuk memperoleh pendapatan dalam periode tertentu.

Sumber: keuanganlsm.com.