Kita dapat melakukan diagnosa terhadap kelemahan yang muncul selama ini dalam pembinaan koperasi sebagai lembaga bisnis (business entity) yang mempunyai isian sosial (social content) serta sekaligus sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Salah satu aspek yang menyebabkan belum mantap peranan koperasi sebagai pelaku ekonomi yang kuat dan berdaya guna dalam masyarakat, selain cooperative entrepreneurship (kewirakoperasian) yang belum dimekarkan dengan pantas juga karena cooperative network atau jaringan kerja antar koperasi yang ada belum dimantapkan secara tepat.

Kurang Pemahaman

Kelemahan memantapkan jaringan koperasi (JK) ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan secara serius dalam suasana yang dialogal dan terbuka untuk kepentingan semua pihak yang berniat baik untuk memajukan koperasi di negeri ini sesuai dengan patokan yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya pasal 33.

Pemahaman tentang jaringan koperasi seringkali begitu datar atau begitu runyam, antara lain, akibat aneka pembinaan yang kurang komprehensif yang datang dari atas atau dari luar gerakan koperasi justru melemahkan JK bahkan bisa mematikannya. Padahal dasar keberadaan JK telah diberikan secara kukuh dan indah oleh Undang-Undang Koperasi No.12 Tahun 1967. Khususnya pasal 15, 16, dan 17. Di situ jelas bahwa koperasi tingkat sekunder atau pusat, demikian pula pusat diarahkan oleh koperasi tingkat atasnya (induk koperasi). Induk koperasi yang sering dalam teori koperasi disebut dengan tertiary cooperative atau koperasi tersiari-nya.

Pembinaan atau pengarahan datang dari luar gerakan koperasi tidak boleh memunculkan semacam trade off (saling meniadakan) melainkan harus memperkuat kaitan jaringan kerja antara koperasi primer, sekunder dan tersiari. Misalnya antara Koperasi Unit Desa sebagai primer dan Pusat Koperasi Desa (Puskud) sebagai koperasi sekunder, dan Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) sebagai koperasi tersiari atau puncak. Demikian pula pada lingkup koperasi-koperasi lain, baik yang bersifat tunggal usaha seperti koperasi kredit maupun koperasi lain yang berbentuk serba usaha.

JK seperti yang tersebut diatas secara undang-undang atau secara hukum di negara ini perlu kita mekarkan sesuai dengan konteks koperasi-koperasi. Pengarahan dari luar atau pembinaan dari pemerintah pada dasarnya perlu memperteguhkan JK, tentu diharapkan bukan merunyamkan.

Dalam pembicaraan dengan berbagai pihak di lapangan sering dikatakan koperasi sekunder belum professional, belum becus. Oleh karena itu, primer-primer koperasi di bina langsung dari luar seraya tidak perlu memperhatikan lagi jaringan koperasinya. Pengarahan dan pembinaan macam itu justru secara perlahan-lahan dapat menimbulkan semacam pola divided and ruled yang semua kita tidak sukai. Karena cara kerja macam itu yang biasanya dilakukan disukai. Karena cara kerja macam itu yang biasanya dilakukan di masa lampau yang banyak memberikan kenangan yang pahit.

Disarikan dari buku: Pengembangan Koperasi, Penulis: Thoby Mutis, Hal : 82 – 83.