JAKARTA – Sinergi yang erat antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) akan membuat usaha milik rakyat semakin kuat. Bumdes akan mendorong koperasi sebagai salah satu lembaga yang bisa mengoptimalkan unit unit di masing-masing desa. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) AAGN Puspayoga mengatakan, sinergi koperasi dan Bumdes diperlukan untuk mengembangkan ekonomi di pedesaan. Jika itu dilakukan, maka usaha milik rakyat akan semakin kuat. ”Selain itu, diperlukan sinergi dengan kementerian lain untuk membangun koperasi supaya bisa sejalan dengan BUMN dan swasta,” ujarnya di Jakarta.

Teknis di lapangan, kata Puspayoga, saham dari perusahaan induk yang akan dibentuk bisa berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan sebesar Rp1 miliar dari APBN. ”Koperasi itu kita akan jadikan holding, sahamnya koperasi dan sahamnya milik desa itu sendiri. Jadi, koperasi bisa kuat dengan membuat holding koperasi itu,” jelasnya.

Menurut Puspayoga, salah satu fungsi holding adalah mencari peluang pasar, di mana Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga akan melibatkan mitra lainnya, misalnya lembaga pembiayaan perbankan. ”Saya harapkan bisa menjadi proyek percontohan yang luar biasa. Kita tidak sendiri, tapi melibatkan semua stakeholder lainnya,” tuturnya.

Puspayoga melanjutkan, Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi tentang Bumdes harus segera direvisi. Dalam permen tersebut belum menyebutkan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui Bumdes. ”Regulasi ini harus jelas untuk koperasi, sehingga sinergi Bumdes dengan koperasi bisa terjalin baik untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta menambahkan, banyak daerah yang kebingungan terkait belum tegasnya status badan hukum Bumdes tersebut. ”UU Nomor 6/2012 menyebutkan, Bumdes itu asasnya kekeluargaan dan gotong royong, tapi permennya tidak tegas ketika bicara badan hukum. Ini yang menyebabkan kebingungan di daerah. Mengapa tidak tegas menyebutkan koperasi? Padahal, sudah banyak koperasi di sektor riil eksis di daerah juga desa-desa, sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya,” jelasnya

Kepala Biro Perencanaan Kementerian PDT dan Transmigrasi Syamsul Widodo mengatakan, pihaknya berkomitmen terus mendukung bumdes dan juga koperasi. Oleh karena itu, tujuan dan filosofinya sama, yakni menyejahterakan masyarakat. ”Keberadaan Bumdes tidak akan mematikan usaha rakyat, justru sebaliknya akan mendukung. Ini yang akan kita jaga. Terkait permen, sebaiknya menkop menyurati menteri kami,” pungkasnya.

Sumber: okezone.com