Jakarta – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengusulkan agar proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang didorong oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi turut menggandeng koperasi unit desa alias KUD.

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) I Wayan Dipta di Jakarta mengatakan, dalam pengembangan konsep satu desa satu produk atau sering disebut one vilage one product (OVOP) oleh BUMDes yang didengungkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perlu adanya kerja sama antarinstansi sehingga melahirkan sinergi.

”Sekarang bukan eranya lagi ego sektoral dalam pembangunan, sebaliknya sangat dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi dalam mengembangkan perekonomian daerah terutama terkait OVOP, ”katanya, Rabu (24/8/2016).

Karena itu pihaknya mengusulkan memberdayakan sumber daya yang sudah ada, mislanya terkait Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan dibentuk sebaiknya bersinergi bahkan menggunakan wadah Koperasi Unit Desa (KUD) untuk memberdayakan pengembangan produk pertanian. Hal ini dikarenakan badan hukum di Indonesia, hanya berbentuk perseroan terbatas dan korperasi. “Kalau bikin PT mungkin terlalau lama, jadi sebaiknya digabung saja sama Koperasi yang sudah ada,” katanya,” ujarnya Rabu (24/8).

Menurut Wayan, kementeriannya siap melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengembangkan program OVOPuntuk mempermudah aktivitas perdagangan produk desa secara online.

“Kemenkop sudah lama mengembangkan program OVOP baik dari sisi produksi maupun pemasarannya, misalnya komoditi gula semut di Kulon Progo Yogyakarta, maupun minyak kelapa di Purworejo, berbagai olahan krupuk di Tasikmalaya,” katanya.

Sejauh ini, Kemenkop dan UKM telah melakukan kerjasama dengan Korean Trade Investment Promotian Agency (KOTRA) yang bertujuan untuk mengembangkan kerja sama dan mendukung gerakan OVOP. KOTRA didukung oleh perusahaan-perusahaan besar Korea yang berinvestasi di Indonesia seperti Cheil Jedang, Samsung Electronics, Hana Bank, PT Eagle, dan Lottemart.

Peran perusahaan-perusahaan tersebut, menurut Wayan adalah memfasilitasi koperasi binaannya untuk meningkatkan kualitas produk seperti gula semut, mulai dari memfasilitasi pengadaan teknologi untuk memperbaiki proses produksi, peningkatan kualitas kemasan hingga pemasaran baik di dalam negeri antara lain melalui jaringan pemasaran Lottemart, dan melalui media internet maupun melalui pemasaran ekspor.

Sebelumnya Eko Putro Sandojo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meyakini program itu akan memperluas jaringan pasar perdesaan. Dengan begitu, setiap desa dituntut untuk memproduksi satu produk unggulan untuk dijual ke pasar e-commerce.

“Program desa online bisa kita kaitkan dengan e-commerce, tapi kalau tidak ada produk unggulan dalam satu kecamatan atau minimal untuk desa, nanti akan susah. Saya ingin ke depan desa akan membantu kota, bukan kota membantu desa,” ujarnya.

Saat ini, terdapat 74.754 desa di Indonesia yang menyimpan potensi ekonomi jika diberdayakan dengan maksimal. Peningkatan taraf hidup desa menjadi hal penting untuk mendorong kemajuan perdesaan. Dia berharap dengan tertampungnya alokasi dana desa dari pemerintah daerah ke BUMDes dapat mendatangkan pendapatan bagi desa. Selanjutnya, perusahaan swasta dan perusahaan negara diharapkan dapat berinvestasi di desa terutama dalam bentuk pasca panen. “Kami upayakan agar industri bisa masuk ke desa, atau desa bisa bikin pelatihan yang bisa bekerja di luar desa, sehingga bisa memberikan pendapatan bagi desa,” pungkasnya.

Sumber: Bisnis.com